Seiring diberlakukannya Otonomi Daerah melalui UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta berlakunya UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui juga dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat daerah bertransformasi menjadi semakin berkembang. Peraturan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk masuk ke era baru dalam hal pelaksanaan sistem desentralisasi baik di bidang perekonomian, fiskal, dan administrasi.

Tiap Daerah Telah Mampu Mengembangkan PotensiĀ 

Era Otonomi Daerah ini tentunya mengharapkan tiap-tiap daerah telah mampu mengatur dan membiayai sendiri apa yang menjadi kebutuhan daerahnya dan kemudian mampu mengembangkan potensi daerahnya agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat yang berada sekitar. Namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum siap dengan diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah ini dan cenderung tidak bisa ikut berkembang dan mengikuti kemajuan daerah lainnya. Bahkan masih banyak daerah yang pembangunannya masih bergantung pada pinjaman karena nyatanya anggaran daerah yang dimiliki masih belum memadai.

Tiap Daerah Telah Mampu Mengembangkan PotensiĀ 

Hal ini dapat terjadi sebab pembangunan-pembangunan yang tadinya ditangani oleh Pemerintah Pusat, kini dibebankan langsung kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah menanggung pengeluaran untuk pembangunan daerahnya yang terbilang cukup besar. Selama ini, pemerintah pusat lah yang mengatur segala pembangunan daerah, baik rencana tata bangunan, hingga pendanaannya.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia memiliki derajat desentralisasi di bidang perekonomian yang masih terbilang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian daerah mengalami kesulitan pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sementara tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas serta sarana prasarana umum semakin meningkat. Tekanan inilah yang menjadi beban baru bagi pemerintah daerah untuk memenuhi keinginan masyarakatnya.

Pinjaman Sebagai Alternatif PEMDA Untuk Pembangunan

Alternatif yang kemudian diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan pinjaman untuk mendanai pembangunan daerah yang mendesak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dimana dikatakan bahwa pinjaman daerah merupakan transaksi yang mengakibatkan daerah menerima bantuan dari pihak lain dalam bentuk sejumlah uang ataupun manfaat yang memiliki nilai uang yang kemudian menyebabkan daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang dilakukan daerah tersebut. Pinjaman ini dapat berasal dari 2 sumber, yaitu dalam negeri seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, pemerintah pusat, masyarakat, atau bersumber dari luar negeri yang berupa pinjaman bilateral atau multi bilateral.

Positifnya, kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman yang dilakukannya, baik pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang diinginkan pemerintah dalam hal pengelolaan dana tercapai, yaitu berupa kemandirian daerah yang meningkat.

Alasan-alasan mengapa Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, yang kemudian diprioritaskan di daerah perkotaan yaitu :

  • Sektor perkotaan dinilai memiliki banyak kegiatan yang mampu membantu pemerintah lebih cepat melakukan pengembalian dana pinjaman
  • Daerah perkotaan memiliki tingkat pendapatan yang besar
  • Pihak peminjam dana cenderung lebih terlibat dalam donor dana ke daerah perkotaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *